Pemerintah menegaskan pentingnya penanggulangan bencana yang terintegrasi dengan pembangunan nasional dan daerah. Ini merupakan langkah krusial yang tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama mengingat dampak global yang semakin besar.
Dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanggulangan Bencana Wilayah Tengah dan Timur 2025 yang berlangsung di Bali, tema besar yang diusung adalah “Sinkronisasi Program Penanggulangan Bencana yang Lebih Terpadu, Terarah, dan Berkesinambungan.” Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyusun strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan bencana.
Pentingnya Integrasi dalam Penanggulangan Bencana
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, TB Chaerul Dwi Sapta, menekankan bahwa penanggulangan bencana harus mematuhi standar pelayanan minimal (SPM). Namun, ia mencatat bahwa ada beberapa indikator SPM yang terlalu teknis dan kurang fleksibel, sehingga kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan menjadi masalah utama. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih makro agar lebih mudah diterapkan.
Dari pengalaman di lapangan, seringkali pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyesuaikan program kebencanaan dengan karakteristik lokal. Oleh karena itu, Chaerul percaya bahwa program penanggulangan bencana yang fleksibel dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Dengan cara ini, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang diterapkan.
Strategi Inovatif dalam Pendanaan dan Perencanaan Risiko
Selain menekankan integrasi penanggulangan bencana, Chaerul juga menyoroti pentingnya pemetaan risiko bencana. Pemetaan yang baik tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada kepercayaan investor. Jika suatu daerah terjamin aman dari risiko bencana, investor akan lebih percaya untuk menanamkan modal, yang pada gilirannya bisa memperkuat perekonomian daerah.
Namun, masih ada ketergantungan tinggi pada anggaran pusat, yang menjadi tantangan dalam kemandirian pendanaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berinovasi dalam mencari sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan. Salah satu langkah yang diambil adalah pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai potensi sumber pendanaan kebencanaan. Ini merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem pembiayaan yang mandiri.
Dengan Pooling Fund Bencana yang disiapkan sebagai instrumen pendukung, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih siap saat menghadapi bencana berskala besar. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa anggaran yang tersedia cukup untuk kebutuhan segera saat bencana terjadi.
Melalui Rakortek PB 2025, pemerintah memiliki harapan tinggi agar penanggulangan bencana menjadi lebih efektif dan terintegrasi dalam strategi pembangunan. Dengan memanfaatkan data yang akurat dan relevan, program penanggulangan bencana bisa disusun dengan lebih baik. Ini bukan hanya tentang melindungi masyarakat, tetapi juga tentang menjadikan daerah lebih menarik bagi investasi dan pembangunan jangka panjang.
