Pekanbaru – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya untuk mengawasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan kebijakan nasional yang ada.
Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah saat memberikan sambutan dalam Musrenbang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025–2029 secara online, pada (30/06/2025). Menurutnya, Musrenbang bukanlah sekadar kegiatan tahunan, melainkan kesempatan strategis untuk menyatukan visi antara pusat dan daerah.
Perencanaan Pembangunan yang Selaras
Pembangunan daerah harus menjadi bagian integral dari pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Musrenbang RPJMD Provinsi Riau ini menjadi momentum krusial bagi Kemendagri untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan benar-benar mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan nasional.
Pihaknya mendorong agar RPJMD Prov Riau dapat mengakomodasi prioritas nasional dengan kokoh, termasuk Asta Cita Presiden dan 83 Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN 2025–2029. Dalam hal ini, penggunaan data dan indikator makro yang realistis menjadi kunci, agar fokus terhadap daya saing ekonomi daerah, pengendalian inflasi, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan dapat tercapai dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan dokumen perencanaan sangat dipengaruhi oleh ketepatan data yang digunakan.
Tantangan dan Strategi Pembangunan
Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi, serta penguatan pendidikan vokasi. Bentuk kebijakan daerah dapat menjadi penggerak utama, misalnya melalui penyediaan fasilitas, pembebasan retribusi, dan kolaborasi lintas sektor. Ini merupakan langkah nyata yang diperlukan agar perencanaan tidak hanya terhenti pada dokumen, tetapi juga dapat direalisasikan dalam tindakan.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, juga menekankan bahwa lima tahun ke depan akan menjadi masa krusial dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi. Berbagai isu mendesak perlu segera diatasi, seperti kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal, rendahnya nilai tambah ekonomi, batasan infrastruktur, serta ancaman terhadap lingkungan. Terlebih, pencapaian pembangunan harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bukan hanya tertera dalam angka statistik semata.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan arah dan strategi pembangunan yang lebih fokus. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, meningkatkan akses, dan kualitas layanan dasar. Keselarasan dalam implementasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat vital agar pembangunan tidak hanya berbasis angka, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat secara luas.
Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya perencanaan yang tepat dan komprehensif diharapkan bisa mendukung semua inisiatif pembangunan di Provinsi Riau. Memastikan bahwa semua langkah dalam perencanaan mengikuti arah dan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.
