Pekalongan — Polres Pekalongan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk menanggulangi potensi konflik di wilayah Kabupaten Pekalongan. Rapat dilakukan pada Senin (04/08/2025) dengan kehadiran Forkopimda, FKUB, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang bertujuan merumuskan langkah strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kapolres Pekalongan, AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si, menekankan pentingnya kolaborasi antar semua pihak agar situasi wilayah tetap kondusif. “Kita hadir di sini untuk menciptakan sinergi dan koordinasi yang baik sehingga suasana aman dan nyaman di Kabupaten Pekalongan dapat terwujud,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya pencegahan isu-isu strategis yang dapat berkembang menjadi konflik.
Isu Strategis yang Menjadi Sorotan
Dalam rapat, sejumlah isu yang berpotensi memicu konflik dibahas dengan serius. Beberapa di antaranya adalah:
1. Pailitnya suatu perusahaan dan proses lelang yang dimenangkan oleh pihak lain, sementara hak-hak mantan karyawan belum terpenuhi.
2. Keterlambatan pencairan tabungan Hari Raya Idul Fitri di salah satu koperasi setempat.
3. Dugaan penyelewengan anggaran Dana Desa yang mencuat dari beberapa desa, termasuk laporan ke Inspektorat.
4. Permasalahan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di dua desa yang berbeda.
5. Penolakan warga terhadap rencana pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) yang dianggap merugikan lingkungan.
Kapolres Rachmad menekankan bahwa setiap isu tersebut berpotensi menjadi pemicu gangguan kamtibmas jika tidak diatasi dengan baik. Respons yang cepat dan tepat diperlukan untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik di masyarakat.
Data Kamtibmas dan Upaya Kepolisian
Kapolres juga memaparkan data mengenai gangguan kamtibmas yang terjadi pada Juli 2025. Terjadi peningkatan dari 34 menjadi 49 kejadian, yang menunjukkan kenaikan sebesar 44%. Dari total 35 kasus yang ditangani pada bulan tersebut, sekitar 68% atau 24 kasus berhasil diselesaikan.
“Kenaikan angka gangguan kamtibmas ini menjadi perhatian kita bersama. Tidak hanya Polres saja yang bertanggung jawab, tetapi semua stakeholder perlu terlibat dalam langkah-langkah preventif,” tegasnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Harapan terbesar dari rapat koordinasi ini adalah terciptanya komitmen bersama untuk mencegah konflik secara berkelanjutan. Kolaborasi antara berbagai pihak, dari Polres hingga FKUB dan masyarakat, diharapkan dapat membentuk soliditas yang lebih kuat sehingga potensi-potensi Konflik dapat dianalisa dan dicegah sebelum berkembang.
Dengan adanya upaya kolaboratif yang lebih kuat, diharapkan situasi di Kabupaten Pekalongan dapat tetap aman dan kondusif, serta mendukung program pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan daerah.
