Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim mengungkap sindikat kejahatan siber internasional yang memanfaatkan teknologi fake BTS untuk menyebarkan SMS phishing secara ilegal. Dalam operasi yang dilakukan di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, dua warga negara asing asal Cina berhasil ditangkap.
Pengungkapan ini dimulai dari laporan salah satu bank swasta yang menerima aduan dari 259 nasabah terkait SMS mencurigakan di mana delapan korban yang mengklik tautan dalam SMS tersebut mengalami kerugian hingga Rp289 juta. Dari pendalaman yang lebih lanjut, total kerugian yang tercatat telah mencapai Rp473 juta dari 12 korban.
Pemanfaatan Teknologi Fake BTS dalam Kejahatan Siber
Pelaku kejahatan ini menggunakan perangkat fake BTS untuk mencegat sinyal asli BTS 4G dan mengubahnya menjadi sinyal 2G. Hal ini kemudian memungkinkan mereka untuk mengirimkan SMS blast ke perangkat handphone di sekitarnya. Karena sinyal palsu ini memiliki kekuatan lebih, ponsel korban secara otomatis menerima pesan berisi tautan yang menyerupai situs resmi bank. Penjelasan ini disampaikan oleh Kabareskrim dalam sebuah konferensi pers.
Data menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan siber seperti ini semakin meningkat. Banyak orang kini menjadi korban karena kurangnya kesadaran akan risiko yang ada. Justru karena kehadiran teknologi, kejahatan ini bahkan menjadi lebih canggih dan sulit dideteksi. Banyak pelaku yang memanfaatkan keterbatasan pemahaman masyarakat tentang teknologi untuk merugikan mereka.
Strategi Mencegah dan Menghadapi Kejahatan Siber
Ulasan tentang bagaimana masyarakat dapat melindungi diri dari kejahatan ini sangat penting. Salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah selalu memastikan keaslian sumber sebelum mengklik tautan dalam pesan apapun. Memiliki kesadaran tinggi terhadap SMS atau pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal juga sangat penting. Masyarakat dianjurkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh tawaran iming-iming hadiah yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Sebagai penutup, aparatur penegak hukum juga menekankan bahwa kerjasama antar instansi terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital dan Imigrasi, sangat dibutuhkan dalam menelusuri jaringan pelaku kejahatan ini. Dengan kata lain, meningkatkan pendidikan publik tentang potensi ancaman yang berasal dari kejahatan siber harus menjadi prioritas agar masyarakat lebih siap dan waspada. Kegiatan seperti ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
