Pada tanggal 17 Maret 2025, Divisi Propam Polri menggelar sidang kode etik untuk AKBP FWLS, mantan Kapolres Ngada, terkait dengan pelanggaran berat. Sidang ini berlangsung di Ruang Sidang Divpropam Polri, dari pagi hingga sore, dengan kehadiran perwakilan Komisi Kepolisian Nasional yang mengawasi jalannya proses.
Proses sidang ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menunjukkan transparansi dalam penegakan hukum, terutama yang melibatkan anggota kepolisian. Apakah akankah sidang ini memberikan efek jera bagi pelanggar moralitas dan norma hukum di institusi kepolisian kita?
Kronologi Sidang Kode Etik Polri
Sidang ini dipimpin oleh Komisi Sidang Kode Etik yang terdiri dari para jenderal yang berpengalaman, dengan tujuan utama menentukan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh AKBP FWLS. Delapan saksi dihadirkan, di mana beberapa memberikan keterangan secara langsung, sementara lainnya secara virtual, memperkuat bukti-bukti yang ada.
Selama sidang, terduga pelanggar dihadapkan dengan sejumlah dakwaan serius, seperti pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menciptakan keprihatinan di masyarakat, mengingat posisi AKBP FWLS sebagai pemimpin yang seharusnya melindungi masyarakat, bukan malah menjadi pelanggar.
Dampak Hukum dan Sosial dari Kasus Ini
Putusan sidang kode etik ini memberikan sanksi yang cukup berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya. Hal ini menggambarkan komitmen Polri untuk menegakkan integritas dan disiplin di internal mereka. Proses banding yang diajukan oleh terduga pelanggar memperlihatkan sisi hukum yang memungkinkan adanya upaya untuk melawan putusan, namun tentunya keputusan akhir akan kembali kepada lembaga yang berwenang.
Dalam menghormati setiap prosedur hukum, kasus ini tetap menjadi contoh bagi institusi lain tentang pentingnya menegakkan etika dan moralitas, terlebih bagi mereka yang berwenang menjaga keamanan dan ketertiban. Pengawasan dari berbagai lembaga seperti Kementerian PPPA dan KPAI juga menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak dan penegakan hukum dalam kasus ini. Semoga, dengan adanya proses seperti ini, masyarakat semakin percaya pada institusi kepolisian dan merasa aman.
