Transformasi transportasi udara kini menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya modernisasi dan peningkatan layanan. Hal ini diharapkan dapat menjangkau lebih baik daerah-daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Indonesia, sehingga semua masyarakat mendapatkan akses yang sama.
Baru-baru ini, Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ditjen Perhubungan Udara 2025 yang berlangsung di Jakarta menyoroti pentingnya isu-isu strategis dalam meningkatkan layanan penerbangan nasional. Tema yang diusung, yaitu transformasi digital dan manajerial, menjadi titik awal untuk membahas bagaimana inovasi dapat digunakan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi.
Pentingnya Pengembangan Bandara Perairan untuk Konektivitas
Salah satu pencapaian dari Rakornis tersebut adalah fokus pada pengembangan bandara perairan (sea plane airport). Infrastruktur ini diyakini dapat memperbaiki konektivitas antar pulau kecil dan daerah terpencil. Selain memudahkan mobilitas masyarakat, bandara perairan juga memiliki tujuan lebih jauh seperti distribusi logistik, pengembangan pariwisata bahari, hingga mendukung layanan darurat kesehatan.
Diskusi ini mencakup pandangan bahwa pengembangan bandara perairan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi berpotensi membuka lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Senada dengan itu, berbagai data menunjukkan bahwa konektivitas yang baik mampu meningkatkan prosentase kunjungan wisatawan serta efisiensi distribusi barang. Dengan teknologi yang semakin maju, seperti pesawat terbang yang lebih efisien, upaya ini dapat diwujudkan dengan lebih mudah.
Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penerbangan
Selain pengembangan infrastruktur, dukungan dari pemerintah daerah menjadi hal krusial. Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah menjelaskan pentingnya peran daerah dalam berbagai aspek, mulai dari akses jalan menuju bandara, moda angkutan penunjang, hingga tata ruang Kota. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan layanan penerbangan dapat beroperasi secara optimal.
Dengan adanya revisi UU 23/2014 yang tengah disiapkan, harapannya adalah mempertegas peran daerah dalam mendukung sektor penerbangan. Meskipun kewenangan penerbangan berada di tangan pusat, tetap ada kebutuhan mendasar akan kolaborasi yang saling menguntungkan agar semua pihak bisa berkontribusi lebih baik.
Kemendagri juga menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan teknologi baru, seperti advanced air mobility dan urban air mobility. Hal ini akan mempermudah adopsi inovasi dan tidak terhambat oleh regulasi yang ada, sehingga upaya modernisasi sektor transportasi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
Langkah lain yang diambil oleh Ditjen Perhubungan Udara adalah bekerja sama dengan LMAN dan BLU untuk memaksimalkan aset yang tidak terpakai. Melalui skema sewa, kerja sama operasi (KSO), dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), diharapkan efisiensi dapat meningkat dan penerimaan negara juga dapat terdukung.
Dengan pendekatan yang holistik, transformasi layanan penerbangan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah 3T. Konektivitas yang lebih baik dan layanan yang lebih modern adalah langkah menuju Indonesia yang lebih maju dan inklusif.
