Semarang— Pesatnya kemajuan teknologi saat ini telah memasuki hampir setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI). AI tidak hanya mempermudah berbagai proses, tetapi juga menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kinerja di sektor kehumasan, khususnya di institusi kepolisian. Dalam rangka menggali perspektif serta membangun strategi guna memberikan dampak positif bagi masyarakat, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Etika, Tantangan dan Peluang Penggunaan Artificial Intelligence dalam Kehumasan Institusi Kepolisian”.
FGD berlangsung di sebuah hotel di Kota Semarang, dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kasi Humas Polres dan anggota, serta petugas pengemban fungsi kehumasan dari seluruh satuan kerja di Polda. Acara ini menjadi wadah untuk diskusi mengenai bagaimana AI dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan transparansi di institusi kepolisian.
Peluang dan Tantangan AI dalam Kehumasan
Dalam sambutannya, seorang pejabat senior menegaskan bahwa kemajuan teknologi berbasis kecerdasan buatan tidak dapat dihindari. AI, menurutnya, berfungsi sebagai alat bantu yang luar biasa untuk mempercepat dan mempermudah tugas kehumasan. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaannya harus tetap mematuhi etika dan akuntabilitas.
Dari perspektif Polri, teknologi ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ada peluang untuk mempercepat pekerjaan kehumasan, namun di sisi lain, ada tantangan serius berkaitan dengan etika, privasi, dan akuntabilitas. Hal ini menuntut para pelaku kehumasan untuk bersikap bijak dalam memanfaatkan teknologi ini demi kepentingan publik.
Strategi Penerapan AI di Institusi Kepolisian
FGD ini menghadirkan beberapa narasumber yang merupakan akademisi dan praktisi media berpengalaman. Salah satunya membahas tentang pemanfaatan AI dalam komunikasi massa. Materi tersebut menjelaskan bagaimana AI dapat membantu dalam menganalisis pesan-pesan publik dan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, ada juga pembicaraan mengenai peran AI sebagai alat strategis dalam meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Hal ini penting mengingat kepercayaan publik merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara institusi kepolisian dan masyarakat.
Di sisi lain, diskusi juga mencakup konsekuensi hukum dari penyalahgunaan teknologi AI. Para peserta diajak untuk memahami risiko dan tantangan yang mungkin timbul jika teknologi ini tidak digunakan secara bertanggung jawab. Mengingat bahwa AI dapat menjadi senjata yang ampuh, penggunaan yang tidak etis bisa berakibat fatal, baik bagi individu maupun institusi.
Melalui forum interaktif ini, tidak hanya pemahaman yang diperoleh, tetapi juga jejaring yang terjalin antara kepolisian, akademisi, dan media. Keterlibatan berbagai pihak ini sangat penting dalam menyusun strategi implementasi AI yang lebih efektif dan bertanggung jawab.
Di akhir sambutannya, para pejabat mengajak semua peserta untuk menjadikan FGD sebagai momentum untuk bertukar pikiran, mencari solusi, serta membangun kolaborasi. Visi bersama ini diharapkan dapat membentuk Humas Polri yang adaptif serta tetap menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Strategi yang terlahir dari diskusi ini diharapkan tak hanya menguatkan kredibilitas institusi, tetapi juga mampu memenangkan hati masyarakat yang dilayani.
