JAKARTA — Di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia mengungkap rasa optimisme yang tinggi terhadap kinerja ekonomi bangsa. Dalam pemerintahan yang baru enam bulan berjalan, sejumlah pencapaian signifikan telah ditorehkan, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi secara nasional.
Selama pertemuan di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, presiden mengungkapkan, “Inflasi kita termasuk yang terendah di dunia, mungkin hanya Tiongkok yang lebih rendah dari kita.” Pernyataan ini mencerminkan keyakinan pemerintah bahwa langkah-langkah kebijakan yang diambil sepanjang periode tersebut mulai menunjukkan dampak positif, terutama dalam sektor pangan yang rentan terhadap fluktuasi harga.
Pencapaian Stabilitas Harga Pangan
Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga melalui berbagai kebijakan dan program. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun Ramadan serta Idulfitri biasanya membawa lonjakan harga, inflasi pangan tetap terkendali. Laporan menyebutkan bahwa inflasi pangan secara tahunan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,37 persen, meski mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,64 persen pada April.
Dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana inflasi pangan mengalami lonjakan hingga 10,33 persen, capaian ini menunjukkan upaya nyata pemerintah dalam menstabilkan pasar. Data tersebut menyiratkan bahwa strategi yang diterapkan, seperti kerja sama lintas sektor, berkontribusi pada pasokan pangan yang berkelanjutan.
Kebijakan Pangan yang Mendorong Kesejahteraan Petani
Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan juga menunjukkan dampak positif, terutama bagi petani. Dengan adanya penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional, produksi dan kesejahteraan petani terus terjaga. Mulai 15 Januari 2025, HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) dinaikkan menjadi Rp 6.500 per kilogram, menjamin harga yang layak bagi petani.
Keberlanjutan program ini tidak hanya menjamin pendapatan petani, tetapi juga menciptakan insentif untuk meningkatkan produksi. Menurut data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2025 mencapai 121,06, menunjukkan bahwa pendapatan petani secara relatif tetap lebih besar dibanding pengeluaran mereka. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan stabilisasi harga berlanjut memberikan efek positif terhadap pelaku utama dalam sektor pangan.
Selain itu, instructi presiden yang memastikan bahwa semua gabah petani dihargai minimal Rp 6.500 per kilogram tanpa syarat kualitas khusus merupakan langkah yang sangat progresif. Kebijakan ini berlaku secara menyeluruh bagi semua pengusaha penggilingan padi, dengan harapan dapat lebih memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pemerintah pun menetapkan target pengadaan beras dalam negeri sebesar 3 juta ton untuk tahun ini, yang merupakan upaya untuk memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh. Di samping itu, HPP untuk beras di gudang Bulog diatur sebesar Rp 12.000 per kg, dengan HAP untuk beras medium bervariasi antara Rp 12.500 hingga Rp 13.500 per kg berdasarkan zonasi wilayah.
Dari semua langkah ini, harapan pemerintah adalah menjaga keseimbangan harga antara produsen dan konsumen agar ketersediaan pangan nasional tetap terjaga secara berkelanjutan. Dengan berbagai kebijakan ini, diharapkan perekonomian Indonesia tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh di tengah tantangan global yang ada.
