Nusa Dua baru saja menjadi tuan rumah acara penting yang mampu memberikan terobosan dalam kerjasama ekonomi antara Indonesia dan benua Afrika. Indonesia Africa Forum (IAF) ke-2 dan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) berfokus pada penguatan kerjasama multi-pihak melalui diplomasi ekonomi yang inovatif.
Acara ini menghadirkan sebanyak 12 sesi tematik, yang diorganisir oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan bertujuan untuk memperdalam hubungan ekonomi antarnegara. Keberadaan forum semacam ini menegaskan bahwa kerjasama internasional tidak hanya sekadar wacana, melainkan suatu kebutuhan strategis yang harus diupayakan secara berkelanjutan.
Peran Diplomasi Ekonomi dalam Kerjasama Internasional
Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi dinilai sebagai alat yang esensial bagi Indonesia. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Bogat Widyatmoko, menggarisbawahi pentingnya penguatan diplomasi ekonomi sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan-tujuan strategis negara. “Kerjasama Selatan-Selatan dan platform investasi ini akan membuka jalan bagi diplomasi ekonomi yang lebih komprehensif,” ungkap Bogat.
Data menunjukkan bahwa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara Afrika, perlu saling menguatkan dalam menghadapi tantangan global. Diplomasi ekonomi bukan hanya sekadar transaksi, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak dapat menikmati hasilnya. Misalnya, kerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi yang berorientasi saling menguntungkan menjadi salah satu fokus utama dari forum ini.
Transformasi Kerjasama Selatan-Selatan: Menuju Model Baru
Deputi Bidang Ekonomi di Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa perubahan paradigma dalam kerjasama South-South Cooperation (SSC) menjadi krusial. “Selama ini, kerjasama cenderung bergantung pada bantuan, tetapi saat ini kami mendorong pergeseran fokus menuju trade and investment,” jelas Amalia. Ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan antara Indonesia dan negara-negara Afrika.
Setelah diskusi yang panjang, dua tantangan utama yang dihasilkan adalah penghapusan pajak ganda dan penataan global blended finance. Hal ini menjadi semakin penting untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Dr. Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, menyoroti bahwa melalui pengurangan pajak ganda, potensi kerjasama dapat dieksplorasi lebih mendalam, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat.
Berlangsungnya forum ini juga menandai pentingnya inklusivitas dalam kerjasama internasional. Dengan 30% pembicara berasal dari kalangan perempuan, adanya representasi ini menjadi bukti bahwa perempuan memiliki peran vital dalam diplomasi dan kerjasama global. Penekanan pada keberagaman dalam diskusi seperti ini memungkinkan setiap suara untuk didengar dan memberikan kontribusi bagi perspektif yang lebih luas.
Berdasarkan hasil dari pertemuan ini, kesepakatan untuk mendorong kerjasama ekonomi yang lebih intensif di berbagai sektor, khususnya usaha kecil dan menengah, diharapkan mampu memperkuat hubungan ekonomi berkelanjutan antara Indonesia dan negara-negara di Afrika. Dalam jangka panjang, harapannya adalah bahwa kerjasama ini tidak hanya bertahan sementara, tetapi akan terus berkembang demi manfaat dan pertumbuhan bersama.
