Yogyakarta – Pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan akses internet merata dan pemajuan keamanan siber nasional semakin diakui. Dalam Rapat Koordinasi mengenai “Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Kapasitas Keamanan Siber Nasional,” yang berlangsung di Yogyakarta, fakta ini ditegaskan oleh pihak berwenang.
Rapat ini bukan hanya formalitas belaka; ia merupakan sinergi strategis yang bertujuan mempercepat transformasi digital di tingkat daerah. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah daerah dapat mengambil peran sentral dalam proyek ini? Jawabannya terletak pada pemetaan blankspot serta perencanaan yang lebih baik untuk infrastruktur digital.
Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Transformasi Digital
Pemerintah daerah berfungsi sebagai garda terdepan dalam memetakan wilayah yang belum tercover dengan jaringan internet. Menurut Direktur SUPD II Ditjen Pembangunan Daerah, keterlibatan aktif pemerintah daerah sangat penting. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk menemukan titik blankspot, tetapi juga untuk menyusun rencana yang konkret dalam pembangunan infrastruktur digital.
Inovasi dalam pengelolaan aset daerah turut berperan penting. Diperlukan langkah-langkah nyata untuk memastikan bahwa dana yang ada digunakan dengan efektif. Selain itu, insentif bagi penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bisa mempercepat adopsi jaringan di daerah terpencil. Dengan mengintegrasikan data dari kementerian dan operator seluler lainnya, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat dan terarah, berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Integrasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan Infrastuktur Digital
Sebagai bagian dari inisiatif ini, penting bagi pemerintah daerah untuk menciptakan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT). Hal ini diatur dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. Pembentukan tim ini adalah langkah proaktif untuk menghadapi potensi ancaman siber di masa mendatang.
Pembinaan dan dukungan dari kementerian akan terus berlanjut. Salah satu alat yang akan digunakan adalah memberikan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan dan revisi regulasi yang relevan. Dengan demikian, pemerintah daerah akan memiliki kapasitas lebih baik untuk merespons tantangan yang dihadapi, terutama dalam konteks jaringan dan keamanan siber.
Transformasi digital harus dipahami bukan hanya sebagai dorongan untuk membangun infrastruktur yang kuat. Ia juga mencakup aspek tata kelola daerah yang adaptif, yang siap untuk berubah sesuai dengan perubahan zaman. Sudah saatnya pemerintah daerah memasukkan isu konektivitas dan keamanan siber ke dalam agenda pembangunan jangka menengah mereka.
Harapan besar diletakkan pada pembinaan yang kuat dalam aspek ini untuk menciptakan sinergi antara pusat dan daerah. Proyek ini bisa mewujudkan cita-cita Indonesia tanpa blankspot yang aman dan inklusif, siap bersaing di panggung global.
