JAKARTA — Divisi Humas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Divhumas Polri) telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada evaluasi pembangunan zona integritas tahun 2024. Pencapaian ini menjadi sebuah tonggak penting dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan di lingkungan kepolisian.
Keberhasilan ini juga mencerminkan dedikasi dan komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan publik. Menurut data, sebanyak 22 unit kerja di Polri berhasil mendapatkan predikat yang sama, indikasi nyata bahwa langkah menuju birokrasi bersih bukan hanya sekadar jargon, tetapi sebuah realisasi dari kerja keras.
Keberhasilan Divhumas Polri dalam Meraih WBK
Pencapaian predikat WBK oleh Divhumas Polri tidak datang secara instan. Tanggung jawab ini diemban oleh seluruh personel yang bekerja sama secara erat untuk mencapai tujuan bersama. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan rasa syukur dan tekad untuk mempertahankan standar yang tinggi dalam pelayanan publik.
Brigjen Trunoyudo menjelaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi yang solid dan keseriusan dalam menjalankan tugas. “Predikat WBK adalah tanggung jawab untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme,” jelasnya. Hal ini mengindikasikan adanya transformasi dalam cara Polri beroperasi, menuju lebih transparan dan akuntabel terhadap publik.
Langkah-Langkah Menuju Zona Integritas
Melihat lebih jauh, proses mendapatkan predikat WBK merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang lebih besar. Divhumas Polri telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat integritas di berbagai bidang, termasuk dalam pelayanan informasi dan interaksi dengan masyarakat. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas sistem pengaduan publik dan penggunaan teknologi untuk transparansi.
Dengan adanya predikat WBK, Divhumas Polri diharapkan akan terus memotivasi unit-unit lain untuk mengikuti jejak yang sama dalam membangun sistem yang bersih dan melayani. Konsep Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menjadi target lanjutan yang tidak kalah penting. Dalam konteks ini, predikat WBK bukan saja sekadar pengakuan, tetapi juga tantangan untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
Dengan upaya berkelanjutan ini, Polri bersama seluruh unit kerjanya berpandangan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar terpenting dalam mewujudkan kepercayaan publik. Pencapaian Divhumas Polri diharapkan tidak hanya menjadi contoh, tetapi juga inspirasi bagi pihak lain dalam menjalani reformasi dan memperkuat integritas.
