Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diluncurkan oleh Polri dan Perum Bulog merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan harga pangan, khususnya beras, menjelang HUT ke-80 RI. Dengan temuan bahwa harga beras di berbagai daerah masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), GPM diharapkan dapat menjawab permasalahan ini secara efektif.
Kebutuhan akan kestabilan harga pangan semakin mendesak. Menurut data terkini, realisasi beras dalam Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baru mencapai 8.000 ton dari target 1,3 juta ton. Situasi ini menuntut perhatian serius dari semua pihak terkait agar tidak terjadi penyelewengan atau distribusi yang tidak tepat sasaran. GPM bukan hanya sebuah program, tetapi merupakan refleksi dari upaya kolektif untuk menjaga kesehatan ekonomi masyarakat.
Implementasi Gerakan Pangan Murah (GPM)
Dalam pelaksanaannya, GPM akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Polri dan Bulog, yang akan bekerja sama dalam distribusi beras. Dengan disiapkannya 1.514 gudang berkapasitas 3,7 juta ton, ada keyakinan bahwa program ini akan dapat menjangkau masyarakat secara optimal. Satu hal yang menarik adalah adanya fasilitas tunda bayar selama tujuh hari untuk Koperasi Polri, yang tentunya akan mempermudah akses dan distribusi.
Dari sudut pandang praktis, penyaluran beras SPHP akan dilakukan melalui dua model: pertama, langsung dari satuan wilayah ke Bulog; kedua, melalui Koperasi Merah Putih atau Koperasi lain yang telah terdaftar. Dengan batas maksimal pembelian per konsumen sebesar 10 kg, tentu saja kebijakan ini dirancang untuk mencegah penumpukan atau penjualan kembali yang tidak sesuai. Hal ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam menjaga keberlanjutan program ini.
Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat
Salah satu aspek terpenting dalam efektivitas GPM adalah pengawasan yang ketat. Keterlibatan Bhabinkamtibmas dari setiap polsek dalam sosialisasi dan pemantauan di lapangan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap proses penyaluran berjalan sesuai HET yang telah ditetapkan. Penggunaan aplikasi Klik SPHP untuk memonitor setiap tahap distribusi diharapkan dapat meminimalisir kecurangan dan menjamin transparansi.
Selain itu, masyarakat memiliki akses untuk berpartisipasi secara aktif dalam memberikan laporan jika terjadi penyimpangan selama proses penyaluran. Dengan adanya saluran komunikasi melalui Hotline 110 dan aplikasi Klik SPHP, diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat. Tim Pemantau Gabungan yang terdiri dari Bulog, Polri, dan Pemerintah Daerah juga akan melakukan evaluasi harian untuk memastikan tingkat kepatuhan terhadap program ini.
